Sebagai pengusaha export impor, ada banyak peraturan yang harus Anda pahami sehingga tidak terjadi kekeliruan yang berpotensi memberikan kerugian berlipat ganda pada Anda, yaitu hilangnya kesempatan mendapat keuntungan, kerugian karena rusaknya barang kiriman (terutama untuk barang yang bisa membusuk), serta hilangnya kepercayaan konsumen pada Anda. Salah satu peraturan yang harus dipahami adalah incoterm 2000. Apa saja yang ada dalam incoterm 2000 ini. Setidaknya ada 13 macam terms of delivery dan dikelompokkan dalam 4 kategori. (more…)
Tak ada rotan akar pun jadi. Peribahasa ini seolah menggambarkan betapa kondisi industri rotan di Indonesia saat ini sudah mencapai titik yang sangat memprihatinkan. Betapa tidak, ditengarai terdapat ribuan jenis rotan di hutan-hutan Indonesia. Indonesia merupakan satu dari sedikit negara di dunia yang memiliki sumber rotan begitu melimpah. Sayang sekali, rotan Indonesia masih saja belum menjadi sesuatu yang bisa mendatangkan banyak manfaat, terutama untuk pelaku
Imbas perdagangan bebas sudah terasa di Indonesia. Pasar sudah dibanjiri oleh produk impor dari berbagai negara. Persaingan harga produk impor dengan produk dalam negeri sangat terasa. Dalam pengendalian harga produk harus melibatkan semua pelaku ekonomi. Produsen lokal jangan hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Produk lokal harus berani bersaing dengan 
Akhir-akhir ini terjadi persaingan ketat antara berbagai Negara dalam bidang ekpor impor. Zaman sekarang, jika tidak pintar menciptakan produk yang baru maka produk mereka akan tersingkir. Seperti contohnya produk Indonesia dengan produk Cina yang sedang panas beberapa tahun ini. Serangan produk Cina ke dalam pasar internasional telah menyingkirkan produk lokal. Penjualan produk Cina pun begitu mencengangkan, karena rata-rata penjualan 
Label bahasa Indonesia dikenakan oleh pemerintah untuk produk dalam negeri dan barang impor. Pemerintah telah memberlakukan label bahasa Indonesia untuk semua barang impor baik produk pangan maupun non-pangan. Pemberlakuan wajib label bahasa Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah secara penuh sejak pertengahan tahun 2010. Tetapi aturan ini sebenarnya sudah lama dikeluarkan oleh pemerintah. Terutama untuk produk pangan, aturan pencantuman label bahasa Indonesia tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan.